Selasa, 14 Februari 2012

pertumbuhan ekonomi indonesia


PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA


Nama                    : Hendra Prasetiyo Suparyadi
NIM                       :
Semester/Kelas    :
Jurusan                : Ekonomi Manajemen


UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan
Telp/Fax. (021 – 7412566)



PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini merupakan sesuatu yang mendasar dalam ekonomi kapitalis, betapa tidak! semua negara yang menerapkan ekonomi kapitalis berorientasi pada pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu diantaranya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi prinsip dasar politik ekonomi kapitalis. Pemerintah akan merasa bangga apabila pencapain pertumbuhan ekonomi mencapai target yang di tetapkan, hal ini karena mereka pikir dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tercipta apa yang di sebut kesejahteran, sebagai indikatornya pengangguran berkurang dan kemiskinan berkurang. namun betulkah itu yang terjadi saat ini!

Menarik jika kita menyimak pernyataan menteri perekonomian Hattarajasa yang di kutif oleh Rizal Ramli seorang pengamat ekonomi dari ECONIT. bahwa pemerintahan 2010 merasa bangga karena pencapain pertubuhan ekonomi tahun 2010 telah mencapai target yakni 6 % (metro tv/1/1/11). yang jadi pertanyaan bagi kita seharusnya apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 6% tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteran rakyat?

Banyak pakar ekonomi menyangsikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Mereka berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini justru bukan dipengaruhi oleh hasil produksi dalam negeri yang tinggi bukan pula dari kinerja ekspor Indonesia yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dalam membeli otomotif seperti kendaraan. kedua, Hot money atau investasi asing dalam bentuk portopolio (metro tv 1/1/11).

Jadi inilah indicator pertumbuhan tinggi di Indonesia tahun 2010. yaitu tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dan hot money dari para investasi asing. Jika kita telaah lebih lanjut sebetulnya hal ini tidak baik bagi perekonomian Indonesia karena secara tidak langsung telah mendidik masyarakat Indonesia menjadi masyarakat konsumtif. Terkait hot money inilah yang perlu untuk di kritisi, karena hot money berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Mengapa? karena hot money ini suatu saat bisa keluar dari Indonesia dan akan merontokan perekonomian bangsa ini. Ini persis dengan kajadian tahun 1998 yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia yaitu keluarnya hot money dari Indonesia. Dengan kata lain pertumbuhan yang diciptakan merupakan “boble ekonomi” yang suatu saat akan pencah dan menimbulkan krisis yang sangat besar. Sayangnya bangsa ini tidak belajar dari pengalaman krisis tahun 1998. Oleh karena itu sebutulnya pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan pertumbuhan semu yang tidak ada korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika memang benar pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka sejatinya pengangguran dan kemiskinan akan berkurang dan kesejahteran masyarakat meningkat. “Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia benar tinggi, maka tidak akan ada TKW yang bekerja di Arab dan Malaysia ungkap Efendi Ghazali dalam tv one. Artinya memang benar bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap rakyat. Ini terlihat dari kemiskinan yang meningkat sangat signifikan pada tahun 2010 yaitu dari  12,4 juta menjadi 43,4 juta penduduk miskin dari total penduduk sebesar 234 juta(Pikiran Rakyat, 13/12/2010). Tabel pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia 2001-2009 Tahun    PDB Riil
Tingkat
Pertumbuhan    Persentase Pendudu Miskin (%)    Penduduk Miskin (juta)      
(Milyar Rupiah)     (%)    Kota    Desa    Jumlah  Kota    Desa    Jumlah      
2001    1.442.984,6    3,83    9,76      24,95    18,41    8,60     29,30    37,90      
2002    1.506.124,4    4,38    14,46    21,10    18,20    13,30    25,10    38,40      
2003    1.577.171,3    4,72    13,57    20,23    17,42    12,20    25,10    37,30      
2004    1.656.525,7    5,03    12,13    20,11    16,66    11,40    24,80    36,20      
2005    1.750.815,2    5,69    11,37    19,51    15,97    12,40    22,70    35,10      
2006    1.847.126,7    5,5      13,47    21,81    17,75    14,49    24,80    39,29      
2007    1.963.091,8    6,28    12,52    20,37    16,58    13,56    23,61    37,17      
2008    2.082.100,00    6.1    11,65    18,93    15,42    12,77    22,20    34,97      
2009    2.177.000,00    4.5    10,71    17,35    14,15    11,91    20,62    32,53   
Sumber: BPS (1994; 2001; 2009)

Kita dapat melihat dari data BPS (1994; 2001; 2009) bahwa terjadi gap antara pertumbuhan ekonomi dengan kemisknan. artinya disatu sisi pertumbuhan ekonomi naik tetapi kemiskinan pun ikut naik. Dengan demikian menarik untuk disimak pernyataan Neti Budiawati dosen ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini tidak ada korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih baik pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran dan kemiskinan juga tetap tinggi atau pertumbuhan ekonomi rendah tapi kesejahteraan masyarakat meningkat. Tentu kita sebagai orang yang “waras” lebih memilih kesejahteraan masyarakat yang tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. apa artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika masyarakatnya tetap miskin dan pengangguran tetap bertambah.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi prisip dasar  politik ekonomi (baca: Kapitalisme) yang diterapkan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks yang lebih luas pembangunan dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997 dan saat ini. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai kegagalan pemerintah ekonomi dalam mengatur kebijakan ekonominya.

Di atas prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditegakkan pula prinsip kebijakan fiskal yang bersahabat dengan pasar (market friendly) atau bersahabat dengan para investor (investors friendly). Dengan prinsip ini, jika terjadi benturan kepentingan antara public interest dengan investor interest dalam kebijakan fiskal, maka pemerintah akan memenangkan kalangan investor. Seperti yang tersirat dari pemikiran Boediono, bahwa kebijakan fiskal harus dilakukan secara berhati-hati dan dengan pertimbangan yang matang akan dampaknya terhadap kepercayaan para investor. Jangan sampai kebijakan fiskal yang dipilih berakibat pada melemahnya kepercayaan pasar walaupun baru sekedar mengagetkan mereka saja.

Dalam pandangan an-Nabhani, bahwa pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dasar adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi pemerintah ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.

Agar hal tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor). Konsekuensinya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi sangat timpang sebab sebagian kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal). Menurut Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Inilah yang dikatakan an-Nahbani bahwa distribusi pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi Kapitalis didasarkan pada kebebasan kepemilikan, sehingga yang menang adalah yang kuat, yakni para investor.

Oleh karena itu, jika pemerintah benar-benar ingin meminimalisir kemiskinan dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat maka tolak ukur pertumbuhan ekonomi bukanlah indikatornya, melainkan kesejahteraan individulah yang menjadi indikatornya. karena belum tentu pertumbuhan ekonomi tinggi masyarakatnya sejahtera (seperti kondisi saat ini). Dengan demikian orietasi pada pertumbuhan ekonomi sudah tidak tepat dijadikan prinsip dasar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam lima tahun mendatang perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan pemihakan kepada kelompok miskin dan paling rawan terhadap proses pembangunan dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi juga dirancang dengan terus mendorong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas dan sekaligus Penguatan Daya Saing Industri Manufaktur, serta Revitalisasi Pertanian dalam arti luas. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya saing, ketahanan ekonomi nasional, dan memperbesar kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, prioritas pembangunan diberikan pada Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan juga diberikan pada Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.


Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan yang diberikan pada: Pembangunan Perdesaan, serta Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Dalam kaitan itu keberpihakan pemerintah untuk membangun perdesaan, terutama untuk mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan, serta mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, termasuk wilayah perbatasan ditingkatkan agar perdesaan dan wilayah-wilayah tersebut dapat berkembang. Kesenjangan antar wilayah juga dikurangi dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Selanjutnya pembangunan perdesaan akan didorong dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi perdesaan dengan perkotaan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk itu prioritas pembangunan diletakkan pada: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang lebih Berkualitas; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial; Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga; serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Sasaran kelima adalah meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur.




RESUME

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini merupakan sesuatu yang mendasar dalam ekonomi kapitalis Pemerintah akan merasa bangga apabila pencapain pertumbuhan ekonomi mencapai target yang di tetapkan, hal ini karena mereka pikir dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tercipta apa yang di sebut kesejahteran, sebagai indikatornya pengangguran berkurang dan kemiskinan berkurang

Banyak pakar ekonomi menyangsikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Mereka berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini justru bukan dipengaruhi oleh hasil produksi dalam negeri yang tinggi bukan pula dari kinerja ekspor Indonesia yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dalam membeli otomotif seperti kendaraan. Dengan kata lain pertumbuhan yang diciptakan merupakan “boble ekonomi” yang suatu saat akan pencah dan menimbulkan krisis yang sangat besar.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi prisip dasar  politik ekonomi yang diterapkan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks yang lebih luas pembangunan dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997 dan saat ini. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai kegagalan pemerintah ekonomi dalam mengatur kebijakan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini tidak ada korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih baik pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran dan kemiskinan juga tetap tinggi atau pertumbuhan ekonomi rendah tapi kesejahteraan masyarakat meningkat.
Dalam pandangan an-Nabhani, bahwa pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dasar adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh.

Agar hal tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor).

Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut
1.     pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2.     berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan
3.     kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat
4.     membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
5.     meningkatnya dukungan infrastruktur

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar