PERTUMBUHAN
EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA
Nama : Hendra Prasetiyo Suparyadi
NIM :
Semester/Kelas :
Jurusan :
Ekonomi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan
Telp/Fax. (021 – 7412566)
PERTUMBUHAN
EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA
Pertumbuhan
ekonomi dewasa ini merupakan sesuatu yang mendasar dalam ekonomi kapitalis,
betapa tidak! semua negara yang menerapkan ekonomi kapitalis berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu diantaranya Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi menjadi prinsip dasar politik ekonomi kapitalis. Pemerintah akan merasa
bangga apabila pencapain pertumbuhan ekonomi mencapai target yang di tetapkan,
hal ini karena mereka pikir dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka secara
tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain
dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tercipta apa yang di sebut
kesejahteran, sebagai indikatornya pengangguran berkurang dan kemiskinan
berkurang. namun betulkah itu yang terjadi saat ini!
Menarik jika
kita menyimak pernyataan menteri perekonomian Hattarajasa yang di kutif oleh
Rizal Ramli seorang pengamat ekonomi dari ECONIT. bahwa pemerintahan 2010
merasa bangga karena pencapain pertubuhan ekonomi tahun 2010 telah mencapai
target yakni 6 % (metro tv/1/1/11). yang jadi pertanyaan bagi kita seharusnya
apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 6% tersebut berdampak langsung
terhadap kesejahteran rakyat?
Banyak pakar
ekonomi menyangsikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Mereka
berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini justru bukan dipengaruhi oleh
hasil produksi dalam negeri yang tinggi bukan pula dari kinerja ekspor
Indonesia yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh tingkat
konsumsi masyarakat kelas menengah dalam membeli otomotif seperti kendaraan.
kedua, Hot money atau investasi asing dalam bentuk portopolio (metro tv
1/1/11).
Jadi inilah
indicator pertumbuhan tinggi di Indonesia tahun 2010. yaitu tingkat konsumsi
masyarakat yang tinggi dan hot money dari para investasi asing. Jika kita
telaah lebih lanjut sebetulnya hal ini tidak baik bagi perekonomian Indonesia
karena secara tidak langsung telah mendidik masyarakat Indonesia menjadi
masyarakat konsumtif. Terkait hot money inilah yang perlu untuk di kritisi,
karena hot money berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Mengapa? karena hot
money ini suatu saat bisa keluar dari Indonesia dan akan merontokan
perekonomian bangsa ini. Ini persis dengan kajadian tahun 1998 yang menyebabkan
krisis ekonomi di Indonesia yaitu keluarnya hot money dari Indonesia. Dengan
kata lain pertumbuhan yang diciptakan merupakan “boble ekonomi” yang suatu saat
akan pencah dan menimbulkan krisis yang sangat besar. Sayangnya bangsa ini
tidak belajar dari pengalaman krisis tahun 1998. Oleh karena itu sebutulnya
pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan pertumbuhan semu yang tidak ada
korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Jika memang
benar pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka sejatinya pengangguran dan
kemiskinan akan berkurang dan kesejahteran masyarakat meningkat. “Jika
pertumbuhan ekonomi Indonesia benar tinggi, maka tidak akan ada TKW yang
bekerja di Arab dan Malaysia ungkap Efendi Ghazali dalam tv one. Artinya memang
benar bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap rakyat.
Ini terlihat dari kemiskinan yang meningkat sangat signifikan pada tahun 2010
yaitu dari 12,4 juta menjadi 43,4 juta penduduk miskin dari total penduduk
sebesar 234 juta(Pikiran Rakyat, 13/12/2010). Tabel pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan
di Indonesia 2001-2009 Tahun PDB Riil
Tingkat
Pertumbuhan
Persentase Pendudu Miskin (%) Penduduk Miskin
(juta)
(Milyar Rupiah) (%) Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah
2001 1.442.984,6 3,83 9,76 24,95 18,41 8,60 29,30 37,90
2002 1.506.124,4 4,38 14,46 21,10 18,20 13,30 25,10 38,40
2003 1.577.171,3 4,72 13,57 20,23 17,42 12,20 25,10 37,30
2004 1.656.525,7 5,03 12,13 20,11 16,66 11,40 24,80 36,20
2005 1.750.815,2 5,69 11,37 19,51 15,97 12,40 22,70 35,10
2006 1.847.126,7 5,5 13,47 21,81 17,75 14,49 24,80 39,29
2007 1.963.091,8 6,28 12,52 20,37 16,58 13,56 23,61 37,17
2008 2.082.100,00 6.1 11,65 18,93 15,42 12,77 22,20 34,97
2009 2.177.000,00 4.5 10,71 17,35 14,15 11,91 20,62 32,53
Sumber: BPS (1994; 2001; 2009)
(Milyar Rupiah) (%) Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah
2001 1.442.984,6 3,83 9,76 24,95 18,41 8,60 29,30 37,90
2002 1.506.124,4 4,38 14,46 21,10 18,20 13,30 25,10 38,40
2003 1.577.171,3 4,72 13,57 20,23 17,42 12,20 25,10 37,30
2004 1.656.525,7 5,03 12,13 20,11 16,66 11,40 24,80 36,20
2005 1.750.815,2 5,69 11,37 19,51 15,97 12,40 22,70 35,10
2006 1.847.126,7 5,5 13,47 21,81 17,75 14,49 24,80 39,29
2007 1.963.091,8 6,28 12,52 20,37 16,58 13,56 23,61 37,17
2008 2.082.100,00 6.1 11,65 18,93 15,42 12,77 22,20 34,97
2009 2.177.000,00 4.5 10,71 17,35 14,15 11,91 20,62 32,53
Sumber: BPS (1994; 2001; 2009)
Kita dapat
melihat dari data BPS (1994; 2001; 2009) bahwa terjadi gap antara pertumbuhan
ekonomi dengan kemisknan. artinya disatu sisi pertumbuhan ekonomi naik tetapi
kemiskinan pun ikut naik. Dengan demikian menarik untuk disimak pernyataan Neti
Budiawati dosen ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi saat ini tidak ada korelasinya terhadap kesejahteraan
masyarakat. Lebih baik pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran dan
kemiskinan juga tetap tinggi atau pertumbuhan ekonomi rendah tapi kesejahteraan
masyarakat meningkat. Tentu kita sebagai orang yang “waras” lebih memilih
kesejahteraan masyarakat yang tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. apa artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika masyarakatnya tetap miskin
dan pengangguran tetap bertambah.
Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi menjadi prisip dasar politik ekonomi (baca:
Kapitalisme) yang diterapkan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang
tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan
perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks yang
lebih luas pembangunan dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa
perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
sebagaimana yang pernah dicapai Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak
tahun 1997 dan saat ini. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau
stagnan, dianggap sebagai kegagalan pemerintah ekonomi dalam mengatur kebijakan
ekonominya.
Di atas
prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditegakkan pula prinsip
kebijakan fiskal yang bersahabat dengan pasar (market friendly) atau bersahabat
dengan para investor (investors friendly). Dengan prinsip ini, jika terjadi
benturan kepentingan antara public interest dengan investor interest dalam
kebijakan fiskal, maka pemerintah akan memenangkan kalangan investor. Seperti
yang tersirat dari pemikiran Boediono, bahwa kebijakan fiskal harus dilakukan
secara berhati-hati dan dengan pertimbangan yang matang akan dampaknya terhadap
kepercayaan para investor. Jangan sampai kebijakan fiskal yang dipilih
berakibat pada melemahnya kepercayaan pasar walaupun baru sekedar mengagetkan
mereka saja.
Dalam
pandangan an-Nabhani, bahwa pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dasar adalah
keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan
meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh.
Politik ekonomi pemerintah ini menitikberatkan pada pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada
barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang
krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.
Agar hal
tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara
harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan,
yakni para pemilik modal (investor). Konsekuensinya, meskipun pertumbuhan
ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi sangat timpang sebab sebagian
kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal).
Menurut Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan
golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Inilah yang dikatakan
an-Nahbani bahwa distribusi pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi
Kapitalis didasarkan pada kebebasan kepemilikan, sehingga yang menang adalah yang
kuat, yakni para investor.
Oleh karena
itu, jika pemerintah benar-benar ingin meminimalisir kemiskinan dan meingkatkan
kesejahteraan masyarakat maka tolak ukur pertumbuhan ekonomi bukanlah
indikatornya, melainkan kesejahteraan individulah yang menjadi indikatornya.
karena belum tentu pertumbuhan ekonomi tinggi masyarakatnya sejahtera (seperti
kondisi saat ini). Dengan demikian orietasi pada pertumbuhan ekonomi sudah
tidak tepat dijadikan prinsip dasar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah
satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan
keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan
atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi,
tetapi juga dimensi rohani.
Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima)
sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan
dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong
miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1
persen pada tahun 2009. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi
pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi
pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai
sasaran tersebut, dalam lima tahun mendatang perekonomian diupayakan tumbuh
rata-rata 6,6 persen per tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan
pemihakan kepada kelompok miskin dan paling rawan terhadap proses pembangunan
dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi
juga dirancang dengan terus mendorong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam
kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan Investasi dan
Ekspor Non-Migas dan sekaligus Penguatan Daya Saing Industri Manufaktur, serta
Revitalisasi Pertanian dalam arti luas. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan
daya saing, ketahanan ekonomi nasional, dan memperbesar kemampuan ekonomi dalam
menciptakan lapangan kerja, prioritas pembangunan diberikan pada Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN;
Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Perbaikan Iklim
Ketenagakerjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas
pembangunan juga diberikan pada Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.
Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan
antar wilayah dengan prioritas pembangunan yang diberikan pada: Pembangunan
Perdesaan, serta Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Dalam kaitan itu
keberpihakan pemerintah untuk membangun perdesaan, terutama untuk mengembangkan
diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan, serta mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal dan terpencil, termasuk wilayah perbatasan ditingkatkan agar
perdesaan dan wilayah-wilayah tersebut dapat berkembang. Kesenjangan antar
wilayah juga dikurangi dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan
wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak
bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Selanjutnya pembangunan
perdesaan akan didorong dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi
perdesaan dengan perkotaan.
Sasaran ketiga
adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak
sosial rakyat. Untuk itu prioritas pembangunan diletakkan pada: Peningkatan
Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; Peningkatan Akses
Masyarakat terhadap Kesehatan yang lebih Berkualitas; Peningkatan Perlindungan
dan Kesejahteraan Sosial; Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga; serta Peningkatan
Kualitas Kehidupan Beragama.
Sasaran keempat adalah membaiknya mutu
lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada
pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan
prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
Sasaran kelima
adalah meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya
kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada
Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
RESUME
Pertumbuhan ekonomi dewasa
ini merupakan sesuatu yang mendasar dalam ekonomi kapitalis Pemerintah akan
merasa bangga apabila pencapain pertumbuhan ekonomi mencapai target yang di
tetapkan, hal ini karena mereka pikir dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
maka secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat, atau
dengan kata lain dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tercipta apa yang
di sebut kesejahteran, sebagai indikatornya pengangguran berkurang dan
kemiskinan berkurang
Banyak pakar ekonomi
menyangsikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Mereka berargumen
bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini justru bukan dipengaruhi oleh hasil produksi
dalam negeri yang tinggi bukan pula dari kinerja ekspor Indonesia yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat kelas
menengah dalam membeli otomotif seperti kendaraan. Dengan kata lain pertumbuhan
yang diciptakan merupakan “boble ekonomi” yang suatu saat akan pencah dan
menimbulkan krisis yang sangat besar.
Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi menjadi prisip dasar politik ekonomi yang
diterapkan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan
tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional,
seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks yang lebih luas pembangunan
dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai
Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997 dan saat ini.
Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai
kegagalan pemerintah ekonomi dalam mengatur kebijakan ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi saat ini tidak ada korelasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih
baik pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran dan kemiskinan juga tetap
tinggi atau pertumbuhan ekonomi rendah tapi kesejahteraan masyarakat meningkat.
Dalam
pandangan an-Nabhani, bahwa pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dasar adalah
keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan
meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh.
Agar hal
tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara
harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan,
yakni para pemilik modal (investor).
Terciptanya
kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik
Indonesia. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok
dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut
1. pengurangan kemiskinan dan
pengangguran
2. berkurangnya kesenjangan
antar wilayah dengan prioritas pembangunan
3. kualitas manusia yang
tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat
4. membaiknya mutu lingkungan
hidup dan pengelolaan sumber daya alam
5. meningkatnya dukungan
infrastruktur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar